PRIORITAS, 25/9/25 (Jakarta): Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dua Tahunan perdana mengenai Ekonomi Global yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Tangguh, dengan agenda utama membahas reformasi sistem keuangan internasional guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
KTT itu, yang awalnya diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres melalui laporan Our Common Agenda tahun 2021, berlangsung pada Rabu (24/9) di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, bertepatan dengan Pekan Tingkat Tinggi sidang ke-80 Majelis Umum PBB.
Dengan kekurangan dana sebesar lebih dari 4 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp16.680) dalam pendanaan SDG yang masih belum terpenuhi, “KTT ini menawarkan rekomendasi yang jelas tentang reformasi keuangan internasional, termasuk memberikan suara yang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional,” kata Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock pada KTT tersebut.
“Kenyataannya adalah, tanpa reformasi mendalam pada lembaga keuangan, dan kecuali jika kita mengatasi perangkap utang yang kejam ini, kita tidak akan pernah mencapai SDG,” ucap Baerbock.
Dalam sambutan pembukaannya, Guterres menggambarkan KTT ini sebagai wadah untuk menghadirkan keselarasan, ambisi, serta inklusi dalam dialog keuangan global.
“Kami juga memahami bahwa arsitektur keuangan internasional saat ini membutuhkan reformasi untuk merespons situasi dunia saat ini serta skala dan kompleksitas tantangannya.”
Keterbatasan sumber daya publik dan sistem yang berat sebelah menuntut adanya reformasi. “Ada bias yang sangat mencolok terhadap kepentingan negara-negara berkembang,” ujar sekjen PBB itu.
Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Lok Bahadur Thapa, menyatakan, KTT ini ditujukan untuk memperkuat keterhubungan sistematis antara PBB dan institusi-institusi keuangan internasional.
“Gesekan dalam aktivitas perdagangan baru-baru ini telah mengikis kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral, dan tugas kita adalah memulihkan kepercayaan tersebut … Ini juga berarti memastikan adanya reformasi yang bersifat inklusif, adil, dan sah,” imbuh Thapa.
Pada Rabu (24/9/25), lembaga keuangan internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, serta bank-bank regional bergabung bersama negara-negara anggota PBB untuk membahas sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan besar dalam pembiayaan pembangunan.
“Sistem perdagangan membutuhkan reformasi mendalam,” kata Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala. “Kita harus memanfaatkan sumber-sumber daya yang terbatas secara lebih efektif,” imbuhnya.
“Suara Afrika terlalu kecil pengaruhnya dalam membentuk tata kelola ekonomi global. Saat ini, KTT ini menyediakan platform inklusif di mana TakTikInfo.com dan kebutuhan negara-negara Afrika dapat didengar dan diwujudkan menjadi aksi global,” ucap Ketua Komisi Uni Afrika Ali Youssouf. “Kebutuhan pendanaan untuk Afrika sangat besar.” (P-*r/Zamir Ambia)














