PRIORITAS, 19/9/25 (Jakarta): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti kebocoran serius dalam anggaran daerah. Menurutnya, masalah ini muncul dari mentalitas pejabat, intervensi DPRD, hingga praktik mark up oleh rekanan.
“Banyak yang saya tahu bocor. Pengaruhnya macam-macam, mentalitas eksekutifnya, ada intervensi dari DPRD, dan rekanannya mengambil mark up besar. Akhirnya, yang sampai ke masyarakat justru berkurang,” ungkap Tito, seperti dikutip dari Beritasatu.com, Jumat (19/9/25).
Tito menegaskan, fenomena ini terlihat jelas dari banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat daerah.
“Makanya banyak yang ketangkep, mulai dari DPRD, kepala daerah, staf, hingga rekanan. Semua masuk penjara,” ujarnya.
Pemerintah potong TKD 2026
Tito meminta kepala daerah melakukan introspeksi dan memperketat pengelolaan anggaran publik. Ia menekankan bahwa kebocoran belanja hanya akan merugikan masyarakat.
“Daerah harus introspeksi. Banyak belanja yang pemborosan, tidak efektif, dan itu artinya bocor,” tegasnya.
Dampak kebocoran anggaran daerah membuat pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Alokasi TKD hanya Rp 650 triliun, turun 24,8 persen dibanding outlook 2025 sebesar Rp 864,1 triliun.
Salah satu program besar, makanan bergizi gratis (MBG), ditarik langsung ke pusat. Tito mengatakan langkah ini penting untuk memastikan manfaat program dirasakan rakyat tanpa kebocoran.
“Makanya porsi TKD menurun, dan programnya ditarik ke pusat,” tutupnya. (P-Khalied M)
