Wakil Bupati Talaud: UU Daerah Kepulauan harapan besar masyarakat Talaud bangun daerah

Terkait

PRIORITAS, 5/12/25 (Jakarta): Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Anisya Gretsya Bambungan, SE, menghadiri Rapat Koordinator Nasional (Rakornas) Akselerasi Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 di Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta Selasa, (2/12/25).

Kegiatan ini diikuti oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah kepulauan di Indonesia, dari Provinsi Sulawesi Utara. Rakornas tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M, Bupati Kepulauan Siau,Tagulandang, Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, SKM, serta Bupati Minahasa Utara, Joune J. E. Ganda.

Keikutsertaan para kepala daerah kepulauan ini menjadi momen penting untuk mempersatukan aspirasi dan memperkuat posisi daerah kepulauan dalam proses legislasi nasional. Rakornas dipimpin langsung oleh Dr. Abdul Kholik, SH, M.Si, selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, yang bertujuan mempercepat pembahasan RUU Daerah Kepulauan guna memperkuat dukungan anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur bagi wilayah kepulauan.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Anisya Gretsya Bambungan, SE, menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk terus mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan mengingat urgensi peningkatan konektivitas antar-pulau, pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi berbasis perikanan serta kelautan di wilayah perbatasan NKRI.

“RUU Daerah Kepulauan menjadi harapan besar bagi masyarakat Talaud untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan akses layanan publik yang lebih baik di seluruh wilayah kepulauan,” ungkapnya.

Rakornas ini juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional wilayah kepulauan sebagai beranda terdepan NKRI. (P-Sangadi)

 

Viral

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Headline News

spot_img

Terkini