PRIORITAS, 19/10/25 (Jakarta): Pemerintah China kembali diterpa skandal besar yang melibatkan jajaran militer. Sebanyak sembilan pejabat tinggi, termasuk satu anggota Politbiro, dicopot dari keanggotaan Partai Komunis China (PKC) serta Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) karena dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi berskala besar.
Kabar tersebut diumumkan secara resmi oleh Juru Bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, melalui pernyataan di situs resmi kementerian di Beijing pada Minggu (19/10/25).
“Berdasarkan peraturan dan hukum partai terkait, Komite Pusat Partai memutuskan untuk memberikan hukuman pencabutan keanggotaan partai kepada kesembilan orang tersebut,” imbuh Zhang Xiaogang, dikutip dari Reuters.
Sebelumnya, Komisi Militer Pusat juga telah memberikan hukuman serupa dengan mencabut keanggotaan militer seluruh pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Di antara nama-nama yang diberhentikan, sosok paling menonjol adalah Jenderal He Weidong — pejabat berpangkat tertinggi kedua di China. Ia merupakan anggota Politbiro Pusat sekaligus wakil ketua Komisi Militer Pusat, posisi strategis yang menempatkannya sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam sistem pertahanan nasional.
Selain He, terdapat pula Laksamana Miao Hua, anggota Komisi Militer Pusat yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Departemen Politik di lembaga yang sama.
Tujuh pejabat militer China lainnya yang turut diberhentikan karena kasus korupsi meliputi:
- He Hongjun (mantan wakil kepala Departemen Politik Komisi Militer Pusat),
- Wang Xiubin (mantan wakil direktur eksekutif Pusat Komando Operasi Gabungan Komisi Militer Pusat),
- Lin Xiangyang (mantan komandan Komando PLA Teater Timur),
- Qin Shutong (mantan komisaris politik Angkatan Darat),
- Yuan Huazhi (mantan komisaris politik Angkatan Laut),
- Wang Houbin (mantan komandan Angkatan Roket),
- Wang Chunning (mantan komandan Polisi Bersenjata).
Menurut Zhang Xiaogang, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kesembilan pejabat tersebut telah melakukan pelanggaran berat terhadap disiplin partai dan diduga terlibat dalam tindak kejahatan jabatan dengan nilai yang sangat besar.
“Kasus ini memiliki sifat yang sangat serius dan berdampak sangat buruk,” ujar Zhang.
Menurut Zhang, tindakan tegas ini mencerminkan komitmen Komite Pusat Partai dan Komisi Militer Pusat dalam memerangi korupsi di tubuh militer.
“Tidak ada tempat bagi para koruptor untuk bersembunyi di dalam militer,” tegasnya.
Pemecatan Jenderal He Weidong menjadi momen bersejarah. Ini adalah kali pertama seorang pejabat aktif Komisi Militer Pusat dicopot sejak masa Revolusi Kebudayaan 1966-1976.
Tertutup oleh otoritas China
He diketahui tidak tampil di depan publik sejak Maret 2025, sementara penyelidikan terhadapnya dilakukan secara tertutup oleh otoritas China.
Kasus ini menjadi perhatian besar karena He Weidong juga duduk di Politbiro, lembaga inti PKC yang beranggotakan 25 orang, termasuk Presiden Xi Jinping. Politbiro merupakan badan pengambil keputusan tertinggi kedua di bawah Komite Tetap Politbiro yang dipimpin langsung oleh Xi Jinping.
Sebagai salah satu dari dua wakil ketua Komisi Militer Pusat, He merupakan tokoh ketiga paling berkuasa di Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dan dikenal sebagai rekan dekat Xi.
Pemecatan sembilan perwira tinggi militer tersebut diumumkan hanya beberapa hari sebelum digelarnya Sidang Pleno Keempat Komite Sentral PKC, yang dijadwalkan berlangsung pada 20–23 Oktober 2025 di Beijing.
Dalam sidang itu, para pejabat partai akan membahas Rencana Lima Tahun ke-15 China serta menetapkan arah kebijakan nasional berikutnya, termasuk kemungkinan perombakan posisi strategis di tingkat atas.
Langkah tegas terhadap para petinggi militer tersebut mempertegas komitmen Presiden Xi Jinping, yang sejak awal masa kepemimpinannya menempatkan pemberantasan korupsi sebagai TakTikInfo.com utama, baik di tubuh partai maupun militer.
Kasus korupsi di lingkungan militer China tahun 2025 ini menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah modern negara tersebut. Dengan diberhentikannya sembilan pejabat tinggi, termasuk seorang anggota Politbiro, Beijing seolah menegaskan pesan kuat bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal hukum — bahkan di lingkaran terdekat Presiden Xi sekalipun. (P-Zamir)
Silahkan Bergabung ke WhatsApp Channel kami untuk mendapatkan update berita setiap hari. Ayo bergabung klik disini --> Channel TAKTIKINFO.com
