Korupsi dana proyek bencana, rakyat Filipina desak mundur presiden Marcos dan wakilnya

PRIORITAS, 1/12/25 (Manila): Rakyat Filipina menuntut Presiden Ferdinand Marcos Jr dan wakilnya, Sara Duterte segera mundur,  akibat terbongkarnya kasus korupsi puluhan triliun peso dana proyek penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor, yang ikut menyeret banyak pejabat pemerintahan termasuk nama presiden negara tersebut.

Informasi terbaru yang diterima BeritaTakTikInfo.com.com hari Senin (1/12/2025), menyebutkan aparat keamanan Filipina kini menyiapkan skenario pengamanan lebih ketat, untuk mengantisipasi gelombang ketiga unjukrasa ratusan ribu massa, yang bakal meletus di sejumlah kota di Filipina, terutama di ibukota metro Manila.

Gelombang protes kedua terbaru yang terlibat dalam aksi protes di Filipina itu, diperkirakan diikuti sekitar 90 ribu orang dari berbagai kalangan.

Kasus korupsi besar di Filipina ini dikenal sebagai “Skandal Triliun Peso”, terkait proyek penanganan bencana alam di sejumlah propinsi.

Unjuk rasa tersebut, yang bertepatan dengan Hari Bonifacio (Bapak Revolusi Filipina), memprotes secara langsung dugaan penyelewengan dana untuk proyek infrastruktur.

Unjuk rasa massal yang diorganisir Kilusang Bayan Kontra-Kurakot (KBKK) ini dimulai dari Luneta National Park dan bergerak menuju istana kepresidenan Malacanang.

Buaya korupsi

Para pengunjuk rasa membawa patung besar Marcos dan Sara Duterte, yang digambarkan sebagai ‘Korap-codile’ buaya korup (corrupt-codile). Pendemo menyebutkan hal itu sebagai simbol yang menggambarkan kekayaan haram mereka.

Kepolisian mengerahkan lebih dari 12.000 petugas dan membarikade semua jalan menuju istana dengan kawat berduri dan kontainer.

Meski begitu hal ini tidak menghentikan massa. Para pengunjuk rasa menghancurkan patung buaya korup di depan barikade polisi sembari meneriakkan slogan “Jail all the corrupt!” (penjarakan semua pelaku korupsi)  dan menuntut kedua pemimpin tertinggi Filipina mundur.

Sementara KBKK menuntut keduanya mundur, kelompok oposisi utama yang didukung Gereja Katolik menyelenggarakan ‘Trillion Peso March’  (Pawai Triliun Peso)  terpisah,  dan menuntut Sara Duterte mundur. Oposisi mengaku menunggu bukti konkret terhadap Marcos.

Skandal yang menjadi pemicu demonstrasi besar ini berpusat pada proyek pengendalian banjir senilai lebih dari 545 miliar peso (sekitar Rp.150,59 triliun) yang kini sedang diselidiki.

Kerugian yang hilang akibat korupsi itu diperkirakan mencapai 118,5 miliar peso (sekitar Rp.33,47 triliun) sejak tahun 2023.

Sebanyak 8 pejabat pemerintahan dan perusahaan swasta telah ditangkap terkait kasus korupsi ini.

Presiden disebut terlibat

Mantan anggota parlemen (DPR), Zaldy Co yang menjadi tersangka korupsi dan kini buron, melontarkan tuduhan Presiden Marcos ikut terlibat.

Ia menyebut  Marcos mengarahkan penambahan 100 miliar peso (sekitar Rp.28,45 triliun) ke dalam anggaran untuk proyek fiktif (ghost projects) tahun 2025.

Co juga mengklaim Marcos menerima suap hingga 50 miliar peso (Rp.14,26 triliun) dan secara pribadi ia sendiri yang menyerahkan koper berisi 1 miliar peso (Rp.284,46 miliar) tunai ke kediaman Marcos pada tahun 2024.

Presiden Marcos membantah keras semua tuduhan tersebut. Ia menuntut agar Co kembali ke Filipina untuk membuktikan klaimnya.

Namun, Raymond Palatino dari aliansi Bayan mengatakan presiden memikul tanggung jawab tak terbantahkan. Ia menuduh Marcos memang terlibat aksi korup itu.

“Dia pura-pura terkejut atas meluasnya korupsi, padahal dia yang menyusun, menandatangani, dan mengimplementasikan anggaran, sebuah anggaran yang dipenuhi proyek pork barrel dan sisipan anomali,” tuturnya.

Korban bencana

Kemarahan rakyat Filipina makin memuncak saat mereka menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor akibat dampak sejumlah topan dan badai yang bertubi-tubi melanda negeri tersebut.

Dalam tahun 2025 ini setidaknya ada 24 topan dan badai memporak-porandakan Filipina dengan menimbulkan kerusakan masif dan ratusan korban jiwa.

Skandal ini diduga menjadi alasan mengapa proyek pengendalian bencana tidak berjalan semestinya, yang akhirnya menimbulkan kerusakan dan kerugian besar di masyarakat Filipina.

Profesor Sol Iglesias dari University of the Philippines mengatakan administrasi Marcos telah kehilangan kredibilitasnya.

Ia menambahkan saat ini masih sulit bagi Marcos mengembalikan citra publik secara positif.

“Akan sulit dipercaya bahwa tangan presiden bersih, meskipun kami belum melihat bukti yang setara dengan pistol berasap,” ujarnya, seperti disebutkan CNBC Indonesia.

Gelombang unjukrasa

Penjabat Kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP), Letjen Jose Melencio Nartatez Jr.,  pada hari Senin mengatakan kepolisian siap memberikan keamanan jika terjadi gelombang ketiga protes antikorupsi di seluruh negeri.

Beberapa penyelenggara telah melontarkan rencana untuk unjuk rasa besar lainnya. Nartatez meyakinkan PNP siap menghadapi skenario apa pun.

“Di Metro Manila, kami menghadapi rata-rata 3 aksi unjuk rasa setiap hari. Baik yang pro-pemerintah atau anti-pemerintah dan kami menyambut baik kebebasan berekspresi namun bisa mengkondisikannya,” katanya.

Menurut media, ABS-CBN, berdasarkan laporan lapangan yang dikonsolidasi, sedikitnya 90.000 orang berpartisipasi dalam 119 aksi protes terbaru yang diadakan di seluruh negeri.

Wilayah Ibu Kota Nasional (NCR) mencatat jumlah peserta terbesar, dengan lebih dari 16.000 peserta yang tersebar di berbagai area utama termasuk White Plains Avenue, Kuil EDSA, Liwasang Bonifacio, San Sebastian, Luneta, dan lokasi lainnya.

Nartatez mengatakan meski ada beberapa upaya yang dilakukan oleh beberapa individu untuk mengganggu jalannya program, tim tanggap cepat kepolisian dapat segera mengatasinya.

Dalam jumpa pers, Nartatez melaporkan ‘Pawai Triliun Peso’ yang diadakan pada tanggal 30 November tetap damai di seluruh negeri.

“Itu sangat damai. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah melaksanakan operasi keamanan yang terencana atau disengaja yang telah kami lakukan,” kata Nartatez.(P-Jeffry W)