PRIORITAS, 23/7/5 (Washington): Pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai memberlakukan biaya tambahan sebesar 250 dolar AS kepada semua pemohon visa non-imigran.
Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang One Big Beautiful Bill yang disahkan pemerintahan Donald Trump. Biaya ini berlaku di luar tarif visa reguler dan mulai diterapkan per Juli 2025.
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) diberi mandat menarik pungutan ini, meskipun pengajuan dan penerbitan visa sepenuhnya ditangani oleh Departemen Luar Negeri (DoS).
Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara dua lembaga federal, karena tidak ada mekanisme resmi yang menjelaskan bagaimana dan kapan biaya akan dipungut. Asosiasi Perjalanan AS pun mempertanyakan pelaksanaan kebijakan ini yang dinilai tidak jelas sejak awal.
“RUU tersebut mengarahkan Menteri DHS untuk membebankan biaya tersebut, tetapi DHS tidak memiliki hak atas proses pengajuan, penerbitan, atau perpanjangan visa, jadi di mana dan kapan DHS akan membebankan biaya tersebut?” kata juru bicara asosiasi itu, dikutip BeritaTakTikInfo.com seperti diwartakan CNBCIndonesia.com.
Biaya ini dibebankan merata tanpa membedakan latar belakang atau risiko pemohon. Sebagai contoh, pemegang visa kerja H-1B yang sebelumnya membayar 205 dolar AS kini harus membayar total 455 dolar AS.
Biaya Formulir I-94 untuk pelancong juga meningkat drastis, dari 6 dolar AS menjadi 24 dolar AS.
Mayoritas tak langgar aturan
Kantor Anggaran Kongres (CBO) menyebutkan, pengembalian dana visa memungkinkan, tapi sangat terbatas.
Pemegang visa harus memenuhi syarat ketat seperti tidak bekerja tanpa izin dan tidak tinggal lebih lama dari masa berlaku visa lebih dari lima hari. Proses pengembalian hanya bisa dilakukan setelah visa berakhir.
Steven A. Brown, mitra firma hukum imigrasi Reddy Neumann Brown PC, menyatakan prosedur refund kemungkinan besar akan menyulitkan pemohon.
“Jika Anda mendapatkannya kembali, bagus. Tetapi biasanya sulit untuk mendapatkan uang kembali dari pemerintah,” ujar Brown.
Pemerintah AS menyatakan tujuan kebijakan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan visa dan menekan jumlah imigran ilegal. Sekitar 42 persen dari 11 juta penduduk tanpa dokumen di AS disebut awalnya masuk secara sah sebelum tinggal melebihi batas waktu.
Namun, data resmi dari DHS menunjukkan bahwa mayoritas pemohon visa tidak melanggar ketentuan tersebut. Antara 2016 hingga 2022, angka pelanggaran masa tinggal hanya berada di kisaran 1 hingga 2 persen.
Artinya, lebih dari 97 persen pelancong justru patuh terhadap masa berlaku visa mereka.
CBO memperkirakan hanya sebagian kecil pemegang visa yang akan berhasil mengklaim pengembalian dana, karena prosesnya rumit dan tidak otomatis. Belum ada sistem daring resmi untuk refund yang tersedia hingga saat ini.
Anggaran pariwisata AS dipangkas
Kebijakan biaya integritas ini juga diberlakukan di tengah pemangkasan besar anggaran promosi pariwisata AS. Pemerintah memangkas dana promosi dari 100 juta dolar AS menjadi hanya 20 juta dolar AS. Padahal, AS akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026.
Akibatnya, sektor pariwisata berisiko kehilangan jutaan pelancong yang keberatan membayar biaya visa yang membengkak. Data Transportation Security Administration (TSA) mencatat penurunan 17 persen dalam permohonan visa kunjungan sejak awal Juli 2025.
Departemen Luar Negeri belum merilis pedoman pelaksanaan refund maupun teknis pengumpulan biaya. Sementara itu, sejumlah agen visa di India dan Meksiko mulai menambahkan biaya layanan tidak resmi yang disebut “biaya proses cepat” tanpa bukti pembayaran resmi.
Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan absennya transparansi kebijakan. Pemerintah tetap mendorong kebijakan ini sebagai bagian dari strategi fiskal. CBO mencatat, penerapan visa integrity fee berpotensi menambah pendapatan negara hingga 28,9 miliar dolar AS dalam kurun 2025 sampai 2034. (P-Khalied Malvino)
