Menkeu Purbaya akan kejar dan eksekusi penunggak pajak jumbo

PRIORITAS, 13/9/25 (Jakarta): Sebanyak 200 penunggak pajak dalam jumlah besar akan dikejar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa . Ia mengaku telah mengantongi daftarnya.

“Kita punya lis 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht. Kita mau kejar dan eksekusi. Sekitar Rp50 – Rp60 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/25) seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Ditegaskan Purbaya pihaknya akan mengejar para penunggak pajak itu, “Dalam waktu dekat akan kita tagih dan mereka gak akan bisa lari,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Purbaya melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB per Agustus 2025.

“Ini realisasi APBN sampai 31 Agustus 2025. Pendapatan negara Rp1.638,7 triliun. Itu 57 persen terhadap outlooknya,” jelasnya.

Defisit ini terjadi imbas pendapatan yang baru mencapai Rp1.638,7 triliun. Uang yang masuk ke kas negara itu menyentuh 57,2 persen dari target di APBN 2025.

Penerimaan negara dikantongi dari penerimaan pajak sebesar Rp1.330 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp122,9 triliun.

Namun, ada pemasukan dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp306,8 triliun per 31 Agustus 2025.

Belanja pemerintah

Adapun Pemerintah Indonesia membelanjakan uang lebih besar senilai Rp1.960,3 triliun. Jumlah tersebut setara 55,6 persen dari pagu anggaran yang tersedia.

Terkait tunggakan pajak pengusaha ini sebelumnya juga pernah diungkap adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Diungkapkan Hashim sebanyak 300 pengusaha Indonesia diduga mengemplang pajak hingga mencapai Rp300 triliun.

Menurut Hashim, Prabowo mengantongi data pengusaha itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Sebagian besar pengusaha itu berasal dari sektor sawit.

“Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BPKP) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” ujar Hashim  beberapa waktu lalu. (P-*r/am)