PRIORITAS, 20/10/25 (Jakarta): Realisasi belanja menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hingga September 2025, serapan APBD masih tertahan meski ketersediaan dananya mencukupi. Kondisi ini menahan laju pertumbuhan dan memperlambat efek berganda pembangunan di tingkat daerah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp 712,8 triliun atau sekitar 51,3 persen dari pagu Rp 1.389 triliun. Capaian tersebut menurun 13,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal yang turun lebih dari 31 persen menjadi Rp 58,2 triliun. Belanja pegawai relatif stabil dengan penurunan 0,7 persen, sementara belanja barang dan jasa menurun 10,5 persen, serta belanja lainnya anjlok 27,5 persen.
“Jadi memang terlihat ada perlambatan eksekusi di banyak pos,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/25).
Rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam forum itu, Purbaya juga menyoroti kebiasaan sebagian pemerintah daerah menempatkan dananya di bank pusat atau bank komersial di Jakarta, bukan di Bank Pembangunan Daerah.
“Harusnya walaupun belum dibelanjakan, uangnya tetap di daerah supaya bank daerah bisa menyalurkan ke pelaku usaha. Kalau uangnya numpuk di pusat, daerah enggak dapat manfaatnya,” kata Purbaya.
Ia mendorong agar manajemen keuangan daerah diperbaiki dan sinergi dengan BPD diperkuat.
“Kalau bank daerahnya kurang bagus, ya dibenahi. Tetapi jangan uangnya dipecah terus, nanti bank daerah juga enggak bisa napas,” ujarnya.
