Israel tolak menteri Arab masuk Ramallah, pertemuan batal

PRIORITAS, 31/5/25 (Ramallah): Upaya sejumlah menteri luar negeri Arab untuk menghadiri pertemuan di Ramallah, Tepi Barat, mendadak terhenti. Pemerintah Israel menolak memberikan izin perjalanan dari Yordania ke wilayah administratif Palestina itu.

Kebijakan pelarangan ini diambil menjelang konferensi internasional yang akan digelar di New York, Amerika Serikat (AS) pada 17–20 Juni 2025. Forum tersebut dijadwalkan membahas langkah pengakuan terhadap negara Palestina.

Menurut pejabat Otoritas Palestina, delegasi yang diblokir terdiri dari pejabat tinggi dari Yordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Semua membutuhkan izin masuk dari Israel karena jalur satu-satunya dari Yordania ke Ramallah harus melewati perbatasan yang dikontrol militer Israel.

“Para menteri itu bermaksud menghadiri pertemuan provokatif yang membahas promosi negara Palestina,” ujar seorang pejabat Israel dalam keterangan resmi, Sabtu (31/5/25), seperti dilansir dari Reuters.

Pernyataan itu memperlihatkan sikap keras Israel terhadap upaya diplomatik yang mendukung solusi dua negara. Pemerintah Israel menuding rencana tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas internal. “Negara seperti itu jelas akan menjadi negara teroris di jantung Tanah Israel,” kata pejabat tersebut.

Otoritas Palestina menilai langkah Israel sebagai sabotase terhadap diplomasi damai. Mereka masih terus berusaha memastikan pertemuan bisa berlangsung meskipun terhalang izin perjalanan.

“Status pertemuan di Ramallah masih dalam pembahasan,” ucap pejabat Otoritas Palestina yang tak ingin disebutkan namanya.

Tekanan terhadap Israel makin menguat setelah sejumlah negara Eropa menyuarakan dukungan terbuka terhadap pengakuan negara Palestina. Dukungan itu termasuk dari Spanyol, Irlandia, dan Norwegia.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan posisi yang sejalan. Dalam pidato sehari sebelumnya, Macron menilai pengakuan negara Palestina sebagai keharusan politik. “Mengakui negara Palestina bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik,” tutur Macron pada Kamis (30/5/25). (P-Khalied Malvino)