PRIORITAS, 28/7/25 (Washington): Pemerintahan Donald Trump sedang menyusun kebijakan baru untuk memperketat jalur imigrasi legal ke Amerika Serikat (AS). Dua fokus utama reformasi itu adalah ujian naturalisasi kewarganegaraan dan sistem visa kerja H-1B yang selama ini digunakan untuk merekrut tenaga asing profesional.
Direktur Dinas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), Joseph Edlow menyatakan, tes kewarganegaraan yang berlaku saat ini dianggap terlalu mudah dan tidak mencerminkan semangat hukum yang diharapkan.
“Tes, sebagaimana yang ditetapkan saat ini. Tidak terlalu sulit,” ujar Edlow.
“Sangat mudah untuk menghafal jawabannya. Saya rasa kita belum benar-benar sejalan dengan semangat hukum,” imbuhnya, seperti dikutip BeritaTakTikInfo.com dari Bertiasatu.com yang melansir Anadolu.
Pemerintah AS berencana menghidupkan kembali versi tes naturalisasi yang diterapkan pada masa jabatan pertama Donald Trump. Tes versi lama tersebut memiliki lebih banyak soal dan standar kelulusan yang lebih tinggi dibanding versi sekarang.
Seleksi visa pakai gaji
Selain itu, reformasi juga mencakup sistem visa H-1B. Program ini setiap tahun memberikan sekitar 85.000 izin kerja kepada tenaga asing terampil, terutama di bidang teknologi, kedokteran, dan teknik. Namun, sistemnya akan diubah dari sistem undian menjadi seleksi berdasarkan tawaran gaji tertinggi.
“Saya sungguh berpikir bahwa visa H-1B seharusnya digunakan untuk melengkapi, bukan menggantikan, perekonomian AS, bisnis AS, dan tenaga kerja AS,” kata Edlow.
Kebijakan ini bertujuan menarik tenaga kerja asing yang dianggap membawa kontribusi ekonomi paling besar bagi AS. Namun, pendekatan berbasis gaji ini juga menuai kritik dari kalangan pemerhati kebijakan imigrasi.
“Memberikan visa H-1B hanya kepada yang mendapat tawaran gaji tertinggi akan menguntungkan pekerja yang lebih tua, yang mungkin segera pensiun atau meninggalkan negara,” ujar Direktur Studi Imigrasi di Cato Institute, David Bier.
“Aneh untuk mengatakan tes itu mudah, padahal kebanyakan warga Amerika sendiri akan gagal,” tambahnya.
Banyak dapat dukungan
Meski mendapat kritik, sejumlah lembaga think tank mendukung kebijakan ini. Institute for Progress menilai sistem berbasis gaji bisa meningkatkan kontribusi ekonomi program visa H-1B hingga 88 persen.
Namun, perubahan besar seperti ini diperkirakan membutuhkan persetujuan dari Kongres AS atau lembaga federal lain karena menyangkut regulasi legislatif. Perdebatan antarpartai pun berpotensi menghambat prosesnya.
Edlow menegaskan bahwa tujuan utama Trump bukan untuk menutup pintu bagi imigran, tetapi untuk memastikan bahwa proses migrasi memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.
“Saya pikir ini seharusnya memberikan dampak positif secara keseluruhan,” tuturnya.
“Jika kita melihat orang-orang yang datang untuk memajukan agenda ekonomi tertentu, itulah yang perlu kita dukung,” pungkas Edlow. (P-Khalied M)
Silahkan Bergabung ke WhatsApp Channel kami untuk mendapatkan update berita setiap hari. Ayo bergabung klik disini --> Channel TAKTIKINFO.com
